Subulussalam,harian62.info -
Aktivis Subulussalam, Ipong dan kawan-kawan, meminta kepala daerah terpilih Walikota Subulussalam HRB, untuk menunda dan mengevaluasi ulang kebijakan terkait pengadaan mobil dinas baru.
Ipong, berharap, Rabu (9/4), Walikota Subulussalam dapat menolak pengadaan mobil dinas baru tersebut, karena ketika Walikota melarang tentu DPRK juga tidak akan berani.
Ipong menjelaskan disaat daerah kita lagi dilanda defisit dan juga efesiensi mustinya para wakil rakyat kita harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat dulu.
Memang kata Ipong, "secara aturan itu dibenarkan pengadaan mobil, tetapi ini kan sosl etika, karena mengingat keuangan sedang defisit dan tidak stabil, jadi etika itu lebih-lebih diutamakan dan dijunjung tinggi harusnya," terang lpong.
"Jadi harapan kami, pengadaan mobil dapat ditunda, saya yakin ini juga harapan dari masyarakat Kota Subulussalam saat ini," pungkasnya.
"Seperti diketahui sebelumnya, kata lpong, Wakil Ketua ll DPRK Subulussalam akan mendapatkan kendaraan dinas baru pada tahun 2025. Mobil dinas ini diperuntukkan bagi Wakil Ketua ll, Rasumin Pohan dari partai politik Gerindra itu," tutup lpong
Sumber : Peristiwa24
0 Komentar