Kejagung Pastikan BBM Pertamax Pertamina Memenuhi Standar Meski Ada Kasus Dugaan Korupsi

Jakarta,harian62.info -

Bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dijual Pertamina telah memenuhi standar dan sesuai spesifikasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa pengujian terhadap produk Pertamina sudah dilakukan secara terbuka dan hasilnya menunjukkan bahwa BBM yang beredar telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, mengimbau masyarakat agar tidak ragu menggunakan BBM Pertamina meski kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga tengah diselidiki. 

"Kami imbau masyarakat jangan tinggalkan Pertamina. Karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025), dikutip dari Nasional Kompas.com. Di sisi lain, Febrie mengakui bahwa praktik "blending" BBM sempat terjadi pada periode 2018–2023, sesuai dengan hasil penyelidikan Kejagung.

Kasus ini telah menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka.

Pengamat: Imbauan Kejagung Bisa Redakan Kekhawatiran Publik Menanggapi pernyataan tersebut, Pengamat Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai bahwa imbauan Kejagung dapat membantu meredakan kekhawatiran masyarakat terkait kasus impor BBM oleh Pertamina Patra Niaga. 

Menurut Sofyano, pernyataan Jampidsus juga menunjukkan bahwa pihak Kejagung tidak meragukan kualitas BBM yang beredar di dalam negeri. 

Hal ini diperkuat dengan adanya uji kualitas yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti Lemigas.

Selain itu, keputusan Kejagung yang menyerahkan perhitungan potensi kerugian negara akibat impor BBM kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sebagai langkah bijak. Sofyano berpendapat, hal ini dapat menghindarkan prasangka negatif terhadap Pertamina Patra Niaga sebelum ada hasil perhitungan resmi. 

"Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi harus tetap berjalan tanpa pandang bulu, termasuk jika ada oknum di Patra Niaga yang terbukti terlibat. Namun, hal ini juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas," ujarnya, melalui keterangannya, Kamis (6/3/2025).

Ia menambahkan bahwa besarnya dugaan kerugian negara akibat impor BBM bisa menimbulkan spekulasi publik terkait kualitas BBM Pertamax. Dengan adanya imbauan dari Kejagung, Sofyano berharap masyarakat tetap mendukung Pertamina sebagai BUMN yang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Sumber : Kompascom