Bekasi,harian62.Info -
Pemerintah Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, diduga terlibat dalam penyimpangan penggunaan dana desa yang direalisasikan pada tahun 2023 dan 2024. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah proyek pembangunan di desa tersebut menuai sorotan dari masyarakat setempat.
Pada tahun 2023, dana sebesar Rp 246.148.500 dialokasikan untuk pembangunan sistem pipanisasi ke rumah-rumah warga. Namun, proyek tersebut dinilai tidak transparan dan kualitas hasil pekerjaannya dipertanyakan.
Pada tahun 2024, dana sebesar Rp 145.750.000 kembali digunakan untuk pengembangan program pipanisasi. Namun, hingga kini proyek tersebut dianggap belum memberikan hasil maksimal, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Selain itu, dana desa sebesar Rp 117.877.000 yang dialokasikan untuk sektor peningkatan produksi peternakan pada tahun 2024 diduga tidak dikelola dengan baik. Anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk penyediaan alat produksi, pengelolaan peternakan, hingga pembangunan kandang, namun warga mengaku tidak merasakan manfaat signifikan dari program tersebut.
Seorang warga Desa Karangharja yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan dana desa yang dianggap tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Kami melihat ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana desa ini. Proyek-proyeknya tidak jelas hasilnya, dan kami curiga ada penyimpangan. Kami berharap Aparat Penegak Hukum (APH) turun langsung untuk memeriksa dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Masyarakat setempat mendesak agar pihak berwenang segera mengaudit penggunaan dana desa tersebut. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Karangharja terkait dugaan penyimpangan dana desa dalam proyek pipanisasi dan program peternakan yang menelan anggaran cukup besar tersebut.
(Roan)
0 Komentar