Mandailing Natal, Harian 62.online - Bupati Madina seharusnya tidak mengulur-ulur waktu untuk menanda tangani rekomendasi pembatalan nilai SKTT - PPPK Guru tahun 2023. Karena jika bupati semakin tidak menghiraukan akan rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Madina justru akan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat se Kabupaten Mandailing Natal, ada apa dibalik semua ini?
Atas diamnya Bupati Madina, DPP IMA Madina Pekan Baru berasumsi jangan-jangan Bupati juga ada titipan yang dimenangkan dalam pengumuman seleksi PPPK tahun 2023 ini sehingga merasa berat untuk menanda tangani surat rekomendasi pembatalan nilai SKTT yang dikeluarkan oleh DPRD Madina.
"Diamnya Bupati timbulkan tanda tanya di masyarakat, kita juga wajar berasumsi jangan jangan ada juga tuh titipan yang dimenangkan, kenapa cuma tanda tangan saja harus berhari-hari menunggu, padahal tinggal coret selesai."kekeh Suaib Pulungan
Beberapa hari yang lalu DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kegaduhan putusan PPPK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas BKPSDM Kabupaten Madina yang diduga curang dan tidak profesional.
Hal ini mendapat sorotan dari Suaib Pulungan selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (DPP IMA Madina) Pekanbaru-Riau. Menurutnya, apa yang di lakukan oleh DPRD Madina terkait surat SKTT-PPPK Guru tahun 2023 sudah pada koridornya. Namun hal ini semua terjadi karena ketidakjelasan yang dilakukan oleh Pemda atau Dinas terkait hasil putusan P3K yang baru-baru ini terjadi.
“Dari informasi yang kami dengar daripada masyarakat Kabupaten Madina terkait putusan P3K tersebut, kami menduga kebanyakan orang yang lulus dalam putusan tersebut adalah mereka yang telah dititipkan oleh para calo-calo” kata Suaib melalui WhatsApp, Sabtu (30/12/2023).
Menurut mereka langkah yang dilakukan DPRD Madina sudah sangat layak, sehingga dugaan titipan tersebut semua rata tidak ada yang diuntungkan satu sama lain.
Dia berharap para PPPK tersebut kembali melaksanakan ujian tanpa diberatkan dalam hal materi dan ordal dan hal lain-lain, begitu juga dengan nilai setelah selesai ujian harus betul-betul di publikasikan dengan sebenar-benarnya.
“Sehingga semua sama-sama melihat atas dasar pintarkah mereka masuk P3K atau atas dasar ordalkah atau uangkah. Agar tidak ada lagi anggapan publik negatif atas apa yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang di dalam versi yang sama,” pungkasnya.
0 Komentar