JAYAPURA, Harian62.Online-
Polemik soal lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya terus berlanjut.
Hal ini jadi perbincangan hangat di masyarakat.
Menyikapi hal itu, Tokoh Intelektual Walesi, Bony Lany angkat bicara.
Bony mengatakan, masyarakat Walesi dan Wouma tidak pernah menolak pembangunan kantor tersebut.
Yang masyarakat mau hanya duduk bersama Pj Gubernur Papua Pegunungan secara terbuka.
"Tolong hargai kami sebagai pemilik hak ulayat, karena Walesi dan Wouma adalah suku besar," kata Bony dalam rilis pers yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Sentani, Rabu, (15/11/2023).
Menurut Bony, duduk bersama perlu dilakukan, karena mereka selalu dituduh menolak pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Walesi.
"Walesi dan Woma bukan tanah kosong, tetapi ada manusianya tinggal disitu," ujarnya.
Untuk itu, dengan tegas dia sampaikan, terkait isu penolakan yang beredar selama ini tidak benar.
"Jadi, tolong hargai kami sebagai manusia," pungkasnya.
Sebelumnya, masyarakat di Distrik Walesi dan Maima menyatakan penolakan atas lahan adat mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Terbaru, mereka menuding Komnas HAM RI mengumpulkan data secara sepihak, tanpa ada ruang komunikasi dengan pihak yang pro atas pembangunan kantor gubernur.
Meski begitu, masyarakat mendukung program pemerintah.
Home
Papua Pegunungan
Info Papua Pegunungan
POLEMIK Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Bony Lany: Kami Tidak Pernah Tolak
Kamis, 16 November 2023 09:27 WIB
Baca di App
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
zoom-inPOLEMIK Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Bony Lany: Kami Tidak Pernah Tolak
Tribun-Papua.com/istimewa
A-A+
Tokoh Intelektual Walesi, Bony Lany
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polemik soal lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya terus berlanjut.
Hal ini jadi perbincangan hangat di masyarakat.
Menyikapi hal itu, Tokoh Intelektual Walesi, Bony Lany angkat bicara.
Bony mengatakan, masyarakat Walesi dan Wouma tidak pernah menolak pembangunan kantor tersebut.
Yang masyarakat mau hanya duduk bersama Pj Gubernur Papua Pegunungan secara terbuka.
Baca juga: Polemik Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan Berlanjut, Warga Protes: Selesaikan Secara Adat
"Tolong hargai kami sebagai pemilik hak ulayat, karena Walesi dan Wouma adalah suku besar," kata Bony dalam rilis pers yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Sentani, Rabu, (15/11/2023).
BERITA TERKAIT
Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 92, 93 Aktivitas 10 Kurikulum Merdeka : Kemajemukan Masyarakat - Tribunpontianak.co.idTribunnews.com
Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 92, 93 Aktivitas 10 Kurikulum Merdeka : Kemajemukan Masyarakat - Tribunpontianak.co.id
Begini Respon DPC PKB Pangandaran Usai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Dapat Nomor Urut 1Tribunnews.com
Begini Respon DPC PKB Pangandaran Usai Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Dapat Nomor Urut 1
PKB Pangandaran akan Doa Bersama dan Syukuran usai Pasangan Anies-Muhaimin Dapat Nomor Urut 1Tribunnews.com
PKB Pangandaran akan Doa Bersama dan Syukuran usai Pasangan Anies-Muhaimin Dapat Nomor Urut 1
Mujur Banget Cuma Pesan 4 iPhone Malah Dapat 60 Unit, Ternyata Kesalahan Apple, Tak Wajib Kembalikan - Tribunmanado.co.idTribunnews.com
Mujur Banget Cuma Pesan 4 iPhone Malah Dapat 60 Unit, Ternyata Kesalahan Apple, Tak Wajib Kembalikan - Tribunmanado.co.id
Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud di Menteng Didatangi Brimob Bersenjata Lengkap, Ini Kata Polda Metro - Halaman 3Tribunnews.com
Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud di Menteng Didatangi Brimob Bersenjata Lengkap, Ini Kata Polda Metro - Halaman 3
VIDEO David dan Anton, Karyawan Indomaret Dapat Perhargaan Usai Lawan Perampok, Kini Naik Jabatan - Serambinews.comTribunnews.com
VIDEO David dan Anton, Karyawan Indomaret Dapat Perhargaan Usai Lawan Perampok, Kini Naik Jabatan - Serambinews.com
Keistimewaan Hari Jumat dan Amalan-amalannya. - Tribunjogja.comTribunnews.com
Keistimewaan Hari Jumat dan Amalan-amalannya. - Tribunjogja.com
Kekhawatiran Novel Bakmumin Terbukti Nyata, Coldplay Penuhi Kaohsiung dengan Lambang Cinta & Pelangi - Halaman 4Tribunnews.com
Kekhawatiran Novel Bakmumin Terbukti Nyata, Coldplay Penuhi Kaohsiung dengan Lambang Cinta & Pelangi - Halaman 4
Menurut Bony, duduk bersama perlu dilakukan, karena mereka selalu dituduh menolak pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di Walesi.
"Walesi dan Woma bukan tanah kosong, tetapi ada manusianya tinggal disitu," ujarnya.
Untuk itu, dengan tegas dia sampaikan, terkait isu penolakan yang beredar selama ini tidak benar.
"Jadi, tolong hargai kami sebagai manusia," pungkasnya.
AKSI - Masyarakat Adat Lintas Tiga Aliansi Wouma, Welesi dan Assolokal menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (17/5/2023). Mereka menolak pembangunan kantor gubernur.
AKSI - Masyarakat Adat Lintas Tiga Aliansi Wouma, Welesi dan Assolokal menduduki halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (17/5/2023). Mereka menolak pembangunan kantor gubernur. (Tribun-Papua.com/Arny Hisage)
Sebelumnya, masyarakat di Distrik Walesi dan Maima menyatakan penolakan atas lahan adat mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Terbaru, mereka menuding Komnas HAM RI mengumpulkan data secara sepihak, tanpa ada ruang komunikasi dengan pihak yang pro atas pembangunan kantor gubernur.
Iklan untuk Anda: Malam pernikahan pertama di suku liar. Apa yang akan dia lakukan dengan istrinya
Advertisement by
Meski begitu, masyarakat mendukung program pemerintah.
Baca juga: Ustadz Ismail Asso: Konflik Pembangunan Kantor Gubernur di Walesi Harus Diselasaikan Secara Adat
Hanya, 5 kepala distrik wilayah adat Walesi sepakat menyerahkan ulayat tanah adat dimaksud kepada pemerintah dengan syarat, akta perjanjian menerima manfaat.
“Pemerintah tidak datang kepada masyarakat adat Walesi untuk menawar lokasi tersebut, namun LMWAW yang menawarkan kepada Pemerintah dan prosesnya berjalan sangat alot sampai bisa ditandatangani Akta Notaris Perjanjian dengan nomor: 7 Tanggal, 30 Agustus 2023."
"Dan Akta Notaris Pelepasan Tanah Adat nomor: 8 pada Tanggal, 30 Agustus 2023 antara LMWAW dan Pemerintah Provinsi Papua PegununganPegunungan," ungkap Ismail Wetapo, Ketua Lembaga Masyarakat Wilayah Adat Welesi( LMWAW) kepada Wartawan di Kantor Distrik Walesi, Rabu (11/10/2023) malam.
Sumber:Tribun
0 Komentar